Belajar dari Pemilu, Negara Paman Sam?

 4321_reuters_500_300

Beberapa hari ini, saya tertarik mengikuti berita seputar pemilihan presiden Amerika. Selain soal persaingan antara Donald trump dan Hillary Clinton, yang dari hari ke hari semakin seru dalam upaya memenangkan konvensi partai masing-masing.

Saya juga belajar banyak hal, dari sistim pemilu negeri paman sam tersebut. Walau memang sistim pemilu di amerika sangat repot dan ribet dibandingkan pemilu di indonesia, namun setidaknya ada dua hal yang menurut saya menarik untuk di pelajari dan bukan hal mustahil untuk diadopsi dalam sistim pemilu dan kepartaian indonesia.

Pertama, dalam sistim pemilu amerika dikenal adanya midterm election (pemilu paruh waktu). Agenda pemilihan ini dilaksanakan persis pada separuh masa jabatan Presiden yang sedang berkuasa, dan hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai evaluasi, dukungan, ataupun penolakan rakyat atas kebijakan-kebijakan Presiden.

Kedua, adanya konvensi internal partai seperti yang saat ini berlangsung di amerika, dimana para kandidat calon presiden dari kedua partai dominan yakni republik dan demokrat saling bersaing, sampai akhirnya di usung oleh partai masing-masing menjadi calon presiden.

Pemilu paruh waktu di indonesia ?

Masa jabatan presiden di indonesia dalam satu priode adalah 5 tahun. Selama masa jabatan tersebut, hampir tidak pernah rakyat dilibatkan secara langsung untuk memberikan pendapat atas setengah masa jabatan kekuasaan presiden dan kabinetnya.

Adapun jika ingin bersuara, pendapat tersebut berada diluar jalur resmi seperti melalui demonstrasi ke DPR atau istana, lewat media massa, dan yang paling trend menumpahkan kemarahan melalui twitter atau facebook melalui gerakan hastag-hastagkan.

Dengan sistim pemerintahan yang mengarah kepada sistim presidensial seperti saat ini, DPR/MPR juga tidak memiliki kewenangan seperti masa lalu untuk memberhentikan presiden. Karena presiden dipilih secara langsung, yang membuat seorang presiden memiliki kekuasan absolut selama lima tahun.

Nah, indonesia sebenarnya bisa mengadopsi sistim midterm election seperti di amerika tersebut dengan sedikit modifikasi. Misalnya saja, diadakan pemilihan paruh waktu setiap dua setengah tahun, yang membolehkan presiden yang baru satu priode menjabat ikut serta dalam pemilihan bersama paruh waktu tersebut, beserta kandidat calon presiden lainya yang ingin maju pada priode pemilihan berikutnya.

Tentu saja, jika di indonesia ada midterm election akan membuat presiden incumbent akan membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada publik, termasuk memacu anggota kabinet tersebut bekerja lebih baik, sekaligus menjadikan publik memiliki kontrol atas pemerintahan dalam priode yang lebih cepat.

Saya percaya, jika hal ini dilakukan akan sangat memiliki manfaat untuk melihat dukungan rakyat atas kinerja seorang presiden selama setengah priode, sekaligus menjadi cermin agar pemerintahan dan partai politik dari rezim yang berkuasa bisa lebih maksimal.

Karena biaya menyelenggarakan pemilu seperti lazimnya pilpres atau pileg, pasti menelan biaya besar, cukup pemilihan paruh waktu tersebut dilakukan secara online dan hanya diikuti oleh warga di ibukota dengan provinsi yang menjadi representasi penduduk terbesar yang mewakili lima pulau besar di indonesia yakni  jawa,  jakarta, sulawesi, kalimantan, Sumatra dan papua.

Konvensi Internal Partai?

220017_620

Untuk konteks indonesia, baru partai demokrat yang melakukan konvensi internal untuk mengusung seorang calon presiden. Hasilnya pun, seperti diketahui tidak satupun calon presiden hasil konvensi tersebut yang ikut dalam pemilihan presiden 2014 yang lalu.

Terlepas dari fakta politik yang ada, menurut saya apa yang dilakukan oleh partai demokrat adalah sebuah kemajuan dibandingkan partai-partai yang lain yang tidak menerapkan indikator yang jelas, untuk mengusung seorang capres selain survei yang sangat dipengaruhi oleh penggiringan opini media, yang kini banyak dimiliki dan dikendalikan oleh para ketua partai.

Parpol bisa memulai konvensi internalnya, sejak dimulainya pemilihan paruh waktu yakni dua setengah tahun setelah masa pemilu sebelumnya, ini akan memberikan ruang bagi setiap kandidat calon presiden untuk melakukan sosialisasi ketengah publik dengan durasi waktu yang lebih lama.

Apalagi dalam konteks indonesia yang begitu luas dan negara kepulauan, waktu dua setengah tahun untuk mengunjugi lima pulau di indonesia tentu akan memberikan wawasan yang lebih luas bagi calon kandidat untuk membaca persoalan dimasing-masing wilayah dibandingkan sistim yang kini berlaku, dimana dari tahap pencalonan sampai pada masa pemilihan berlangsung dalam waktu yang begitu dekat.

Jika agenda pemilihan paruh waktu tersebut bisa diwujudkan bersamaan dengan konvensi internal setiap calon, tentu akan membuat pemilih dan publik memiliki waktu yang panjang untuk mengenal dan meneliti rekam jejak setiap capres dengan baik, termasuk menjadi ajang untuk menilai kualitas calon presiden yang sedang menjabat, agar tak adalagi istilah presiden karbit atau membeli kucing dalam karung.

Tabe, namanya juga usul!

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s