‘Ahok, Cina- Kafir, dan Ujian Demokrasi’?

ahok-cina-kafir

Berulang kali, saya mendapatkan sejumlah pernyataan diberbagai media yang dikeluarkan oleh Ahok sendiri, tentang ‘kelemahannya’ sebagai pemimpin Jakarta yang terdiri atas dua hal.Pertama  dirinya berlatar belakang etnis cina. Kedua, statusnya sebagai non muslim yang disebut oleh Ahok,  sebagai ‘kafir’.Lihat berita ini :

https://m.tempo.co/read/news/2014/12/14/231628483/ahok-kelemahan-saya-sudah-cina-kafir-pula

Lihat pula ;

http://htpak.xyz/watch/avAFFj80dos

Pernyataan demi pernyataan Ahok tersebut, seolah ingin menegaskan perbedaan dirinya dengan yang lain. Sesuatu, yang membuatnya berbeda, dan layak ditolak oleh warga Jakarta.

Lantas apa maksud Ahok, dengan membully diri sendiri ?

Menurut pendapat saya, jika melihat dari kacamata strategi komunikasi politik ada empat hal yang ingin disampaikan Ahok.

Pertama, dengan menggunakan metode redundancy, pengulangan pesan kepada khalayak secara terus menerus, soal ‘cina-kafir’, Ahok ingin menegaskan dirinya sebagai minoritas yang terzalimi dan tersakiti.

Dalam panggung politik indonesia, strategi komunikasi ‘underdog effect’ seperti ini, sangat laku untuk menarik simpati pemilih.Disinilah kelebihan Ahok, karena mampu mengubah kelemahanya dari sisi identitas politik, untuk menjadi gelombang kekuatan dan simpati publik.

Kasus yang sama bisa kita pelajari pada Obama, ketika mengalami serangan rasial atas dirinya, yang justru menjadi kekuatan besar yang mengantarnya menjadi presiden Amerika berkulit hitam.

Inilah kesalahan, lawan-lawan politik Ahok  yang berfokus menyerang  sisi politik identitas. Karena, tanpa sadar dengan terus menyerang identitas etnik dan agama Ahok, justru akan semakin  menyalakan api sentimen dukungan yang lebih besar bagi ahok.

Apalagi, jika melihat komposisi demografi pemilih Jakarta yang cenderung berpendidikan, multi etnik, dan terbuka akan perbedaan, memainkan politik identitas di panggung politik Jakarta adalah kesalahan besar!

Kedua, untuk melengkapi strategi komunikasi politik, sebagai ‘minoritas yang tersakiti’, akan semakin sempurna, jika Ahok tidak menggunakan  partai politik. Ahok begitu paham, bagaimana melakukan kanalisasi politik bagi kelas menengah Jakarta yang cenderung kritis, dan berada dalam barisan independent voter.

Majunya Ahok melalui jalur independen, seolah ingin ‘menantang dan mengajak, publik Jakarta untuk bersama-sama berada pada gelombang barisan perlawanan, untuk melawan hegemoni sistim politik indonesia, yang dihuni oleh politisi partai yang korup dan rasial’.

Ahok, menciptakan dirinya sebagai ikon perlawanan dan ajang pembuktian untuk publik, bahwa mereka bisa melawan aktor-aktor politik parpol yang buruk, pada titik ini harus kita akui lewat gerakan ‘teman Ahok’ yang terus menggalang KTP dukungan, Ahok telah berhasil.

Ketiga, tujuan utama demokrasi langsung, lewat pilkada adalah memberikan kesempatan kepada publik untuk memilih pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat, transparan, serta mampu bekerja menjalankan pemerintahan yang baik.

Sebagai kandidat petahana, Ahok sadar betul bagaimana membangun wacana tersebut, yakni dengan mengambil tagline ‘pemimpin bersih, tegas, dan professional’.

Maka tak heran, jika Ahok terus mencitrakan dirinya sebagai sosok yang transparan akan semua hal. Mengekspos  gaji sebagai gubernur, sampai APBD Jakarta secara terbuka, menunjukan kesan tegas  dalam menata pembangunan Jakarta, dan menampilkan kesan professionalisme melalui reward yang besar, lewat ‘tunjangan kinerja’ bagi aparat birokrasi jakarta.

Kekuatan inilah yang dimiliki Ahok, kekuatan yang membuatnya di dukung oleh publik Jakarta. Sayangnya, saya belum melihat satupun gagasan dan keperibadian dari para calon penantang Ahok, yang mampu menandingi keberhasilan wacana yang dibangun oleh ahok tersebut.

Ke-empat, kekuatan terbesar tim Ahok, ada pada kemampuan memainkan media sosial.Pertumbuhan pengguna internet di DKI yang menurut data APJII 2015 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencapai 5,6 juta yang berarti 80 % lebih, dari total pemilih DKI yang ditetapkan KPU sebesar 6.983.692.

Perang wacana di media sosial dan televisi adalah arena yang tidak boleh disepelekan, karena sangat mempengaruhi pada sikap pemilih dengan karakter independent voter seperti jakarta.

Apalagi, mayoritas pengguna internet tersebut terhubung dan begitu aktif berinteraksi di dunia media sosial.

‘Minoritas yang tersakiti, Mayoritas yang Bodoh’

Jika tidak segera menata sterategi komunikasi politik dengan baik, maka nasib para penantang Ahok semua akan berakhir tragis.

Ahok, akan berhasil menjadi minoritas yang tersakiti dan terus mendapatkan gelombang simpati pemilih Jakarta.

Lalu para penantang, akan muncul dengan kesan, maaf sebagai mayoritas yang bodoh plus rasis, serta tidak demokratis’!

Kedua, untuk melawan Ahok sebenarnya dibutuhkan ‘kecerdasan untuk keluar dari gelombang’ yang diciptakan oleh Ahok, yakni dengan ketenangan, kesantunan, serta tentu saja kemampuan menawarkan harapan dan solusi bagi masa depan Jakarta, yang harus terkomunikasikan dengan baik melalui jejaring media sosial.

Karena membangun Jakarta tak perlu berisik, seperti air yang tenang belum tentu tak dalam. Memilih berbeda dengan Ahok, bukan berarti rasis dan tak demokratis.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s