‘ Orang-Orang Pemberdayaan, di-Persimpangan Jalan’

PNPM-Mandiri

Saya memiliki beberapa keluarga, kawan, dan sahabat yang terlibat dalam mendesain ataupun menjadi fasilitator berbagai program pendampingan maupun pemberdayaan masyarakat. Mereka yang hidup dan terlibat langsung, baik menjadi fasilitator untuk program pemberdayaan plat merah, maupun mereka yang bergerak dengan bermitra langsung dengan lembaga donor luar negeri.

Kehadiran program pemberdayaan masyarakat, sebenarnya bukanlah hal baru di indonesia. Pada era soeharto, kita mengenal sejumlah program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur. Lalu pada zaman SBY, lahir program pemberdayaan masyarakat yang sangat terkenal yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan yang terbaru pada masa presiden Jokowi, kita mengenal program pendampingan undang-undang desa.

Diluar program pemberdayaan yang bersifat nasional tersebut, sebenarnya pemerintah juga memiliki program level sektoral kementerian seperti program keluarga harapan (PKH) yang dikelola oleh kementerian sosial, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada dibawah kementerian koperasi dan ukm, serta berbagai program kementerian lainya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan dijalalankan oleh kelembagaan yang bergerak diluar pemerintahan yang merupakan kerjasama dengan sejumlah negara dan lembaga donor yang bermitra dengan lembaga lokal, juga tidak sedikit dari JICA, US Aid,CIDA dan berbagai program kemitraan lainya lintas negara.

Orang-Orang Pemberdayaan di Persimpangan Jalan

Saya pernah mencoba melakukan penelitian kecil-kecilan dengan menghitung, berapa banyak program pemberdayaan yang berada dalam satu desa atau kelurahan, baik program nasional atau program dampingan daerah baik yang diprakarsai oleh pemda, maupun lembaga swadaya masyarakat setempat, hasilnya saya menemukan jumlahnya sampai ‘puluhan’.

Pertanyaan sayapun, berlanjut kalau begitu berapa banyak orang yang telah dan menjadi berdaya oleh puluhan program tersebut?

Jawabanya, juga puluhan. Karena rupanya, banyak dari pemain dari program tersebut dari level pusat, propinsi, kabupaten, desa, sampai dusun adalah orang-orang yang sama!

Para penerima manfaat dari sejumlah program tersebut, tidak jarang juga hanya pada kelompok dan individu yang sama. Padahal muara dan fokus program tersebut, masing-masing memiliki perbedaan, bahkan banyak dari mereka yang harusnya tidak layak menerima bantuan, namun karena persoalan kedekatan dengan mata air jejaring program terus mendapatkan kucuran.

Inilah persoalan pertama yang saya temukan, bahwa pada faktanya puluhan program tersebut dengan berbagai sektor pemberdayaan yang coba disentuh, telah terkanalisasi oleh lingkaran kelompok orang-orang yang sama.

Dibalik program-program tersebut, saya membaca ada ‘kartel penadah program’ yang melihat program-program yang bergulir ibarat obyekan proyek, atau sumber mata uang dimana bisa mendapatkan gaji rutin bulanan.

Atas nama pendampingan masyarakat, banyak oknum orang-orang pemberdayaan, dengan mudahnya berganti baju, hari ini adalah fasilitator PNPM, besok keluarga harapan, lalu lusa menjadi fasilitator air bersih.

Kedua, saya juga melihat, ada segelintir orang atas nama program pemberdayaan memanfaatkan kesempatanya sebagai fasilitator dengan kuasa atas program dan proyek yang mereka miliki, sekedar sebagai ‘modal sosial’ untuk terjun ke dunia politik praktis. Baik menjadi calon legislatif sampai menjadi kepala daerah.

Sebenarnya hal ini tidak soal, selama apa yang dilakukan bermuara demi kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat, apalagi jika fasilitator tersebut memang selama ini bekerja bagi kepentingan masyarakatnya dan menjadikan kekuasaan politik, sebagai jalan memperluas daya jangkau perjuangan yang ingin mereka lakukan.

Namun dari kasus yang saya jumpai, justru banyak dari para fasilitator pendampingan yang akhirnya terjun ke dunia politik tersebut semakin berjarak dari masyarakatnya. Mereka kemudian menjadi orang-orang pemberdayaan yang padai memperdaya masyarakat untuk mendapatkan rente.

Ketiga, kehadiran orang-orang pemberdayaan pada satu sisi juga punya ekses negatif dimana peran aktor-aktor dan institusi negara semakin berkurang. Jika dahulu seorang lurah atau kepala desa, memiliki kuasa yang sangat besar karena menjadi sumber Resources utama dari hajat hidup orang banyak, kini mereka harus berbagi peran dan kendali dengan kekuasaan para fasilitator dan kelompok pemberdayaan masyarakat yang menjadi penguasa proyek dan program.

Namun, sisi positifnya, para aktor-aktor pemerintah tidak bisa lagi dengan semena-mena berkuasa dan berbuat sesuka hati pada masyarakat, karena mereka bukan lagi sumber satu-satunya bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program bantuan.

Inilah contoh kecil dilema negara-negara moderen, yang pernah terekam dengan baik oleh francis fukuyama dalam bukunya yang berjudul ‘memperkuat negara’.Ketika dominasi negara, mulai berhadapan dengan kekuatan kelembagaan sipil dan lembaga publik yang semakin kuat.

Generasi Baru, Gaya Baru

Pada skala perkotaan, saya melihat kelompok yang lebih muda dengan mengandalkan kekuatan komunitasnya, mulai pula bergerak mengambil peran negara maupun peran yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dimakassar misalnya, berbagai komunitas bermunculan mulai dari komunitas berbagi nasi, komunitas merajut, sampai komunitas berkebun, hadir menjadi wacana tanding dari dominasi pemerintah maupun aktor-aktor kelembagaan yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat selama ini.

Uniknya, komunitas-komunitas ini jauh lebih mandiri dibandingkan priode orang-orang pemberdayaan sebelumnya, yang mengandalkan dana pemerintah atau bantuan asing. Mereka adalah anak-anak muda, yang awalnya berkumpul karena hobi dan lingkungan pergaulan yang sama, lantas secara sukarela dan swadaya mencoba bergerak dan berbuat sesuai kemampuan mereka.

Walau gerakan komunitas ini, tidak terlembagakan secara struktural layaknya lembaga pemerintah maupun NGO yang mapan, dan gerakan mereka masih lebih bersifat spontan temporer namun geliat komunitas perkotaan ini, secara perlahan mulai mengambil peran-peran negara dan orang-orang pemberdayaan dengan gaya mereka sendiri.

Mereka mungkin tidak mengenal berbagai istilah yang rumit dalam mekanisme pendampingan, tidak pula memiliki laporan yang mendetail menyangkut output, outcome, sebuah kegiatan yang mereka jalankan layaknya cara kerja pemerintah maupun LSM.

Namun mereka punya kemampuan dan keinginan secara swadaya untuk berbuat. Walau masih menyimpan tanya, seberapa lama jaringan-jaringan komunitas ini bertahan ? Apakah ini menunjukan kekuatan civil society telah bangkit, dan menemukan jalannya sendiri? Ataukah hal ini sekedar trend filantropis kelas menengah baru indonesia?

Saya juga belum tau…

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s