Seandainya saya Presiden Jokowi, ini dua Menteri yang Saya Ganti?

0_0_1024_771_5cd9920f8b4c114f77860bd6bb4db72fb29312d3.png
sumber ilustrasi ;Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Isu perombakan kabinet jilid II, kembali ramai lewat berbagai media. Alasanya, Presiden ingin melakukan evaluasi kinerja atas para pembantunya, mana yang baik dan mana yang kurang, atau bahkan mana yang kerjanya hanya buat gaduh masyarakat dan pemerintah.

Seandainya saya Presiden, ini sekedar berandai-andai, karena saya memang bukan seorang Presiden hehehe, tapi boleh khan sebagai rakyat ikut komentar ?

Maka menurut saya, ini dua menteri yang wajib masuk dalam ketegori harus segera di reshuffle. Alasanya, pertama kinerja kementerian mereka yang buruk. Kedua, pemberitaan negatif atas diri dan kebijakan kementerian yang mereka pimpin terlalu sering membuat kehebohan yang tidak perlu, dan cenderung merugikan kabinet kerja Jokowi-JK.

Adapun dua menteri itu, pertama Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni Marwan Jafar dan Kedua menteri perhubungan Ignasius Jonan.

‘Dana Desa untuk Partai Pak Menteri’ 

images

Persoalan rebutan pengelolaan dana desa yang nilainya kembali naik dengan mencapai angka Rp 47 triliun pada 2016 sudah lama terdegar.

Parahnya lagi, ‘gurita permainan oknum sejumlah anggota partai pak menteri, dari berbagai berita telah sampai pada penentuan fasilitator pendamping dana desa’, bahkan yang sangat tragis, ada yang wajib memberikan setoran sampai 10 persen gaji pendamping, dan wajib menjadi anggota partai PKB yang merupakan partai pak menteri;

http://www.merdeka.com/peristiwa/surat-pernyataan-setor-10-persen-gaji-dana-desa-bikin-pkb-berang.html

20151026195406-1-surat-pkb-soal-pendamping-dana-desa-001-wisnoe-moerti.jpg

Padahal, sejatinya dana desa adalah jatah rakyat desa untuk pembangunan desa. Demikian pula penentuan soal pendamping desa, rasanya sungguh terlalu jika parpol ikut pula melakukan kolusi atas tenaga pendamping desa yang harusnya berbasis pada kompetensi tenaga pendamping.

http://news.detik.com/berita/3185582/massa-aksi-minta-mendes-cabut-keputusan-soal-pendamping-dana-desa

Karena tugas para pendamping desa, untuk membantu para kepala desa mengarahkan dana tersebut sesuai peruntukan dan fungsinya bagi kepentingan warga desa, bukan untuk kepentingan pengurus partai politik.

Belum lagi soal signifikansi sistim pengawasan atas pemanfaatan dana tersebut yang oleh banyak pihak masih dipandang bermasalah, dari mulai perubahan regulasi pengelolaan yang terus berubah, sampai pada model pertangung jawaban pemanfaatan dan penggunaan anggaran yang juga belum optimal untuk percepatan pembangunan desa.

Menteri Perhubungan yang kurang Berhubungan Baik

ignasius-jonan

Kalau menteri yang satu ini, tak pernah berhenti membuat kontroversi yang paling baru adalah kemacetan parah yang berunjung maut saat mudik, yang terkenal dengan sebutan Brebes Exit (brexit).

Jonan bukan menyampaikan duka atas kejadian tersebut, dan bersedia memperbaiki kinerjanya, justru melemparkan kesalahan kepada kementerian Pekerjaan umum.

Sebelumnya, Jonan juga membuat kehebohan yang tidak perlu dengan menentang keberadaan aplikasi ojek dan taksi beraplikasi online, uber, dan grab. Yang berujung bentrokan dengan pengemudi blue bird membuat Jakarta serasa perang kota.

Gaya komunikasi menteri perhubungan ini, dimata saya juga senantiasa terlalu nampak arogan dan kurang menampakan keinginan berhubungan baik. Saya melihat kesan angkuh dalam diri Jonan, padahal sejatinya seorang menteri adalah pembantu presiden sekaligus pelayan masyarakat.

Di situs  Change.org bahkan sejumlah Netizen telah  meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk mengganti Jonan sebagai Menteri Perhubungan, sekaligus merevisi aturan-aturan yang diterbitkannya selama menjabat sebagai Menhub :

http://tekno.kompas.com/read/2015/11/19/09471857/Petisi.Online.Desak.Menhub.Jonan.Diganti

Sekali lagi, Itu adalah pandapat saya andaikan saya jadi Presiden, namun sayang saya bukan presiden! Jadi cukup ini dipandang sebagai usul rakyat biasa, kepada bapak Presiden Jokowidodo yang punya kewenangan dalam memilih dan memutuskan siapa pembantunya yang bekerja baik dan siapa yang tidak.

Kalau diterima syukur kalau tidak juga ndak masalah, suka-suka bapaklah.

Bagaimana dengan anda, setujukah dua menteri ini diganti ?

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s