Nasib Ahok setelah 411 dan 212 ?

 

185527820131114-1755151780x390

Beberapa lembaga survei telah merilis hasil survei terbaru menyangkut pemilihan gubernur Jakarta pascapenetapan Ahok sebagai tersangka. Saya lebih senang menyebutnya, survei setelah 411 dan 212.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA misalnya, menyampaikan kesimpulan bahwa potret dukungan untuk Ahok turun drastis dari 24,6 persen menjadi 10,6 persen. Survei tersebut dilaksanakan pada periode waktu 31 Oktober-5 November 2016 dengan melibatkan 440 responden (Tempo online, 20 November 2016).

Tak jauh berbeda dengan LSI, lembaga survei Charta Politika yang banyak ‘digosipkan’ sebagai konsultan pendamping Basuki-Djarot dari hasil survei yang mereka lakukan pada 17-24 November 2016, juga menyampaikan hasil yang tak jauh berbeda (detik.com/29/11/2016)

Charta Politika merilis bahwa elektabilitas Ahok pada Pilkada DKI Jakarta turun drastis bahkan berada dibawah pasangan Agus-Sylvi yang memperoleh  30,4%, Ahok-Djarot hanya 29,3%, dan Anies-Sandiaga 26,9%. Survei tersebut dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada 16 November 2016. Survei ini juga memberi gambaran bahwa pemilih Jakarta yang belum menentukan pilihan sebanyak 13,4%.

Nasib Ahok setelah 411 dan 212

 Menurut saya, ada tiga sudut pandang yang muncul dalam membaca hasil survei tersebut. Pertama, mereka yang meyakini kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok dan pasca rentetan aksi 411 dan 212, akan membuat elektabilitas Ahok terus terjun bebas dan pasangan ini langsung kalah pada putaran pertama pilkada DKI.

Apalagi jika akumulasi opini publik atas kasus ‘pulau seribu’, mampu dikapitalisasi dengan baik oleh lawan-lawan politik Ahok-Jarot dengan memobilisasi pemilih dengan stigma ‘Tolak Ahok’, maka kelompok ini meyakini Ahok sudah pasti tidak akan bisa berbuat banyak dalam pilkada DKI.

Kedua, mereka yang meyakini potensi swingvoters Jakarta yang besar dan jarak elektabilitas antar kandidat yang cukup dekat, akan menjadi kunci apakah Ahok-Djarot bisa menang atau kalah. Pandangan kedua, meyakini status hukum tetap Ahok menjadi penentu nasib Ahok-Djarot dalam pilkada Jakarta.

Jika Ahok menjadi terdakwa, maka selesai sudah kandidat petahana ini dalam pilkada DKI. Namun jika oleh Pengadilan Jakarta Utara, Ahok-Djarot tidak terbukti menista agama, maka potensi dukungan pemilih yang belum menentukan pilihan akan mengarah pada Ahok-Djarot.

Bahkan bisa jadi, pemilih yang sebelumnya telah memilih kandidat lain, akan kembali mendukung kandidat petahana ini sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sementara pandangan ketiga, meyakini bahwa pemilih Jakarta adalah pemilih rasional. Kasus tuduhan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, tidak akan membawa implikasi banyak atas posisi keterpilihan Ahok dalam pilkada DKI.

Kelompok ini meyakini, potret survei tersebut hanyalah gambaran situasional dari psikologi massa atas aksi 411 dan 212. Mereka meyakini, seiring dengan waktu apalagi jika para buzzer Ahok-Djarot dan media manstrem seperti televisi dapat terus bisa membagi informasi positif atas putra Belitung itu, kepercayaan publik Jakarta akan kembali.

Apalagi,  kelompok ini berusaha membangun argumentasi bahwa  mereka yang melakukan aksi 411 atau 212 bukanlah pemilih Jakarta, namun mereka yang datang dari luar Jakarta.

Kelompok ini meyakini gambaran ledakan massa dalam aksi 411 dan 212 tidaklah mencerminkan sikap mayoritas pemilih ‘diam jakarta’ (silent voters) yang masih cukup banyak.

Saya sendiri, cenderung berada pada pendapat kedua. Terlalu dini untuk menyimpulkan Ahok-Djarot sudah tamat setelah aksi 411 dan 212. Namun meremehkan efek aksi 411 dan 212, juga adalah sebuah hal yang keliru.

Karena pada dasarnya, pemilih Jakarta adalah pemilih yang sangat cepat berubah seiring dengan referensi informasi yang mereka terima. Apalagi tipologi pemilih rasional memang cenderung mencari figur yang dipandang bisa berbuat kongkrit bagi kemajuan Jakarta.

Celakanya, menurut saya sampai saat ini antara Agus dan Anis atau Sylvi serta Sandi sebagai penantang, belum bisa membunyikan program dan materi kampanye yang bisa meyakinkan pemilih Jakarta untuk tidak lagi memilih kandidat petahana.

Sesuatu yang membuat daya ledak psikologis, layaknya Jokowi-Ahok lewat ‘Jakarta baru’ atau ‘Jokowi-JK adalah kita’ belum nampak hadir sebagai gagasan pembanding atas kemampuan kemasan keberhasilan kandidat petahana.

Keduanya, menurut saya masih terkesan bermain pada tema kampanye normatif seperti kota maju dan janji kesejahteraan.

Sesuatu yang jauh dari kebutuhan pragmatis pemilih jakarta, layaknya kartu Jakarta pintar atau Jakarta sehat.

Kedua kandidat penantang, juga masih asik menikmati limpahan suara pemilih pasca aksi 411 dan 212, serta belum mampu membangun kekuatan personal mereka sendiri, daya tarik visi dan misi, serta tentu saja program rasional-pragmatis yang bisa menyihir pemilih jakarta.

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s