Islam Indonesia, Pasca Pilkada Jakarta

 

_95205930_037813524-1
Sumber Foto : BBC.Com

Seperti dugaan saya sejak awal, politik identitas utamanya agama memang tidak pernah mati sebagai ‘komoditas seksi’ dalam arena politik di negeri ini. Momentum pemilihan Gubernur Jakarta yang baru saja usai, adalah contoh nyata bagi pembenaran argumentasi tersebut.

Jakarta sebagai lambang dari ibu kota negara, rasionalitas publik, kemajuan dan kemajemukan, oleh sebahagian kalangan diyakini ‘telah kalah’ dan tidak berdaya menghadapi tekanan kekuatan politik atas nama agama yang diorganisasikan oleh kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan kawan-kawannya.

Tapi sudahlah, pilkada telah usai. Kini pertanyaanya, bagaimana wajah islam dan negara, pasca pilkada Jakarta selesai? Apakah kekhawatiran beberapa kawan saya, tentang akan menguatnya gerakan islam seperti FPI  dan usaha mewujudkan indonesia sebagai negara agama dan syariat islam akan terjadi ?

Islam Indonesia antara agama dan negara

Perdebatan apakah  islam sebagai agama dan sprit hidup pemeluknya ataukah islam sebagai dasar formal negara adalah perdebatan yang tidak pernah selesai di negeri ini. Bahkan sejak masa awal kemerdekaan, ketika para founding fathers indonesia sedang merumuskan dasar ideologi negara.

Mimpi menjadikan indonesia sebagai negara berasaskan syariat islam, telah nampak sejak awal dalam berbagai perdebatan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) utamanya, menyangkut butir satu piagam jakarta yang kelak menjadi rumusan bagi pancasila kita.

Karena terjadi penolakan, butir yang memuat kewajiban pelaksanaan syariat tersebut diganti dengan sila ketuhanan yang maha esa, sebagaimana yang termuat pada sila pertama pancasila yang sampai kini menjadi dasar negara. Namun apakah cita-cita mewujudkan negara islam tersebut berhenti?

Sejarah mencatat, ketika negara ini baru saja di proklamasikan pada tahun 1945 empat tahun kemudian, 7 agustus 1949 Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII).  Lalu, secara bersambungan kita bisa membaca sejumlah tokoh lainya yang melanjutkan mimpi Kartosoewirjo tersebut, dari Daud Beureueh sampai Kahar Muzakar.

Berhasilkah upaya tersebut? Kita semua sudah mengetahui, jalur perjuangan penegakan islam melalui aksi pemberontakan fisik dalam bentuk perjuangan mewujudkan negara islam indonesia justru mencapai kegagalan. Demikian pula, usaha menegakan islam melalui perjuangan jalur kepartaian dari partai masyumi sampai kini dengan hadirnya sejumlah partai islam seperti PPP, PKB sampai PKS juga tidak mampu berbicara banyak dalam pentas politik nasional.

Apalagi upaya teror atas nama menjalankan mimpi syariat islam melalui aksi kekerasaan yang dilakukan oleh Amrozi, dokter Azhari sampai Ahmad Muhazan  pelaku bom sarinah,  justru terbukti melahirkan antipati yang sangat besar,  bagi umat islam indonesia  atas gerakan yang mereka lakukan.

Islam Indonesia, Pasca Pilkada Jakarta

wsjBerdasarkan pembacaan atas tinjauan historis tersebut dan melihat fakta politik yang terjadi selama ini, sebenarnya kekhawatiran akan kebangkitan gerakan islam seperti FPI yang akan mendorong berubahnya indonesia menjadi negara agama seperti ketakutan banyak pihak, menurut saya juga adalah hal yang cenderung berlebihan.

Fenomena menguatnya gerakan politik identitas agama yang terbukti memenangkan pertarungan politik jakarta, dalam hemat saya lebih merupakan ‘momentum situasional dan emosional semata’. Bukan menjadi penanda, dari kebangkitan gerakan islam syariat, sebagaimana yang ditakutkan oleh banyak pihak.

Momentum situasional yang terjadi hanyalah sebagai akibat polarisasi yang tajam antara dua pilihan, calon gubernur muslim dan non muslim. Karena, berdasarkan pengalaman saya selama ini, dalam melihat psikologis pemilih pada arena pilkada, jika situasinya seperti pilkada jakarta dimana hanya ada dua pilihan antara muslim dan non muslim, jawa dan non jawa, tentu saja sentimen berbasis identitas akan begitu kuat dalam membentuk polarisasi pemilih. Hal ini, sangat wajar dalam setiap ajang pilkada.

Andaikan saja, pilkada jakarta menyisakan tiga pilihan seperti pada putaran pertama, tentu polarisasi yang terjadi tidak akan setajam apa yang kita lihat pada pilkada jakarta putaran kedua. Namun, karena Pilkada jakarta memilki kekhususan dimana setiap calon harus mencapai presentasi suara diatas 50 % plus 1 dan hanya menyisakan dua pasangan calon yang memiliki diferensiasi politik yang tajam, maka tensi pilkada jakarta menjadi memanas.

Momentum situasional tersebut, menemukan pembenaran oleh kasus yang menimpa Ahok lewat surah Al-Maidah 51. Apalagi, selama ini kesan arogansi dan gaya komunikasi politik yang buruk, terlanjur melekat pada diri Ahok  menjadikan pilkada jakarta semakin mendidih.

Menariknya, kondisi tersebut dimainkan dengan sangat baik oleh Anis-Sandi lewat ‘identitas situasional’ diri mereka sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pejuang syariat. Padahal sebelumnya, kita ketahui baik Anis Baswedan maupun Sandiaga Uno lebih merupakan kelompok islam moderat dan puritan dibandingkan islam syariat.

Pada akhirnya, saya  meyakini pilkada jakarta tidak bisa di overgeneralisasi sebagai pertanda dari kebangkitan politik agama di indonesia. Apalagi indonesia akan berubah menjadi negara syariat islam. Pilkada jakarta, hanyalah merupakan sebuah alarm, bahwa politik identitas agama memang masih hidup di negeri ini.

2 tanggapan untuk “Islam Indonesia, Pasca Pilkada Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s