Tendangan Pak Wakil Bupati!

Wakil-Bupati-Morowali-Utara-panggung
Wakil Bupati Morowali Utara

Baru satu pekan, video viral Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi tengah, Abdul Rahman mengamuk sambil marah kepada Bupati Saleh Bantilan tersebar. Aksi yang kemudian menjadi berita nasional, mengundang banyak kritik tajam dari berbagai kalangan.

Kemarin, aksi yang sama kembali terjadi. Kali ini, giliran Wakil Bupati Kab. Morowali Utara, Asrar Abdul Samad, meniru aksi serupa. Mengamuk pada saat pelantikan pejabat birokrasi sambil menendang meja, berteriak, dan mencerca Bupati Aptripel Tumimomor.

Ada apa dengan para Wakil Bupati di Sulawesi Tengah ini? Mengapa amuk mereka meledak? Apa yang hendak mereka tunjukan dengan kemarahan yang terjadi di saat prosesi pelantikan pejabat aparatur sipil negara sedang berlangsung ? Pesan apa di balik dua peristiwa memalukan tersebut?

Jika membaca konteks dua peristiwa yang membuat tendangan para wakil itu terjadi. Bisa terbaca dengan mudah, akar konfliknya adalah soal pembagian kekuasaan orang-orang birokrasi. Para wakil bupati ini mungkin merasa banyak orang-orang mereka tidak terakomodasi.

Kedua, amuk para wakil ini sebenarnya menunjukkan dengan mata telanjang, tentang konflik laten antara kepala daerah dan wakilnya senantiasa kerap terjadi. Soalnya, apalagi kalau bukan, ‘pembagian kekuasaan’ dan ‘jatah-jatahan yang kerap membuat ketegangan’.

Padahal sepengetahuan saya, kedua pasangan bupati tersebut baru berjalan dua tahun lebih. Masih setengah dari masa jabatan, terlalu dini untuk menunjukkan perpecahan kepada publik, apalagi untuk mengambil ancang-ancang masa pilkada yang akan datang.

Bupati Bukan Raja, ASN bukan Abdi Dalem

Menurut hemat saya, ada satu problem pokok dari banyak kepala daerah yang kini berkuasa. Apalagi mereka yang sebelumnya tidak punya latar belakang dunia pemerintahan dan birokrasi yakni pemahaman tentang ‘batas kekuasaan dan kewenangan’ seorang kepala daerah. Serta pemahaman akan regulasi yang kini berlaku menyangkut posisi dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masih banyak, kepala daerah belum memahami betul semangat Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Serta bagaimana pengisian posisi para ASN sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014.

Padahal, semangat perundang-undangan tentang ASN yang kini berlaku, tertera jelas, kini penerapan dan pengangkatan pejabat daerah menggunakan sistim merit yang menekankan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Bukan sekedar berdasarkan kehendak para bupati atau wakil bupati, layaknya seorang raja dan abdi dalem. Para ASN harusnya duduk sebagai tenaga profesional dengan kompetensi, bukan karena sekedar kehendak kepala daerah yang berkuasa.

Gaya berpikir yang melihat kekuasaan kepala daerah, layaknya pada masa feodal raja-raja ini, masih menjadi fenomena dibanyak daerah. Ketika kekuasaan yang dimiliki telah berubah menjadi arena privat, milik pribadi, bukan milik publik. Padahal dengan berlakunya undang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), nomor 5 tahun 2014 seleksi pejabat birokrasi bukan lagi hal yang tertutup namun menjadi hal yang terbuka untuk umum. Tidak ada lagi, pertimbangan berdasarkan BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang sering dipelesetkan Badan Pertimbangan Jauh dan Dekat.

Menjadi sangat aneh, ditengah sistem yang harusnya berlangsung terbuka seperti saat ini, justru para bupati dan wakil bupati menjadi berseteru. Dengan alasan tidak dilibatkan dalam proses seleksi pejabat birokrasi, padahal sudah ada tata regulasi yang jelas, menyangkut seleksi dan pengangkatan pejabat birokrasi.

Kondisi ini harusnya dimengerti betul para kepala daerah, sehingga pertimbangan posisi birokrasi benar-benar berdasarkan kemampuan, kompetensi bukan karena kedekatan. Apalagi soal setoran kepada kepala daerah, layaknya upeti untuk raja-raja di masa lalu.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN), juga harusnya mulai berani meninggalkan pola-pola lama. Mereka harus sadar bahwa mereka pelayan rakyat, bukan pelayan pribadi kepala daerah. Sehingga, tidak ada lagi istilah ‘orangnya pak bupati atau orangnya wakil bupati’.

Karena sejatinya, para birokrasi atau Aparatur Sipil Negara adalah kelompok profesional yang bayar oleh negara. Bukan dibayar oleh kepala daerah, mereka juga harus sadar posisi yang mereka dapatkan harusnya kerena kompetensi yang dimiliki bukan sekedar koneksi dengan kekuasaan.

Tendangan Para Wakil  

Apapun alasannya, seorang pejabat publik tidak pantas mempertontonkan prilaku kasar, apalagi sampai menunjukan aroma kekerasan seperti tendangan di hadapan publik. Mereka harus sadar, bahwa kini berita mudah menyebar dengan cepat dalam hitungan detik. Tidak ada lagi hal yang bisa disembunyikan, di tengah kemajuan teknologi informasi yang kini bersifat real time.

Kecerdasan emosional, kemampuan mengendalikan diri dan peran, harusnya dikedepankan di tengah publik yang semakin terbuka dan transparan. Ahok saja yang merupakan pendamping Wakil Gubernur yang kemudian menjadi Presiden tidak bisa berdaya, menghadapi gelombang kemarahan publik akibat mulut yang kasar. Apalagi, hanya para wakil bupati yang kini pamer tendangan.

Kalau kata teman saya di facebook, ‘jika para pejabat publik ini ingin menunjukan dirinya jagoan dalam berkelahi, harusnya mereka masuk arena tarung bebas, bukan jadi kepala daerah yang harus urus rakyat’. Bukankah proses demokrasi pilkada langsung yang mengantarkan mereka jadi bupati atau wakil bupati, adalah arena pertarungan gagasan bukan siapa yang paling jagoan.

Karena jika mengandalkan kekerasan, apa bedanya kini dengan perebutan kekuasaan masa lalu. Ketika mereka yang berkuasa adalah siapa yang paling jago berkelahi, bukan siapa yang paling punya visi dan gagasan untuk kebaikan rakyat. Itulah mengapa dalam pelajaran politik dan pemerintahan, dikenal pelajaran etika. Karena tanpa itu, kita kembali pada masa lampau, ketika kekuasaan direbut dengan peperangan dan cara-cara kekerasaan ala kaum bar-bar!

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s