Brutalisme, Rezim Pemilu Serentak 2019

Brutal, itu kalimat yang mewakili perasaan saya ketika membaca sejumlah data bahwa sudah sebanyak 287 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, akibat kelelahan saat bertugas pada pemilu yang baru saja usai.

Mereka yang berjuang demi sukses dan kelancaran rezim pemilu serentak tahun ini. Yang entah, apakah Presiden atau Wakil rakyat yang kelak terpilih dari proses yang mereka kawal dan bayar dengan nyawa, nanti benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru segera lupa akan amanat rakyat.

Sosok-sosok yang mungkin tidak terlalu penting di mata elit-elit politik dan negara, padahal mereka adalah orang-orang yang paling berjasa, namun segera akan terlupa setelah pemilu usai.

Air mata saya tidak bisa tertahan, mendengarkan cerita istri saya, akan sosok
almarhum Rudiansyah, petugas KPPS di makassar yang akhirnya meninggal yang tidak punya riwayat sakit, sebelum bertugas saat pemilu.

Padahal, bukankah, tidak ada jaminan, pengorbanan sosok seperti almarhum Rudiansyah demi proses demokrasi ini, entah akan melahirkan bandit atau pejuang .

Untung saja, rasa kesal masih bisa saya tahan saat membaca status sejumlah teman di media sosial yang tanpa perasaan, terus sibuk menyalahkan dan mengejek penyelenggara.

Sementara mereka sendiri, tidak peduli dan tidak tau, betapa susah menjalankan pemilu yang baru saja usai.

Saya sendiri, menyaksikan langsung dari sebuah kabupaten yang jauh di Sulawesi tengah, bagaimana lelahnya kerja para petugas penyelenggara pemilu, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai pada waktu perhitungan suara.

Sebuah proses yang sangat berat, akibat konsekuensi rezim pemilu serentak yang menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu waktu.

Kelelahan itu semakin parah, akibat Pasal 383 undang-undang nomor 7 tahun 2017,  ayat (2) mengatur tentang penghitungan suara yang harus selesai di hari yang sama dengan proses pemungutan.

Sementara jika dihitung, rata-rata pemilih dalam satu TPS berkisar 250- 300 orang yang jika dikali 5 kertas suara, berarti jumlah kertas suara yang akan di hitung hampir 1.500 kertas suara dalam satu TPS.

Tentu bukan jumlah yang sedikit, belum lagi proses rekapitulasi dan berbagai perdebatan soal teknis perhitungan antara petugas KPPS dan tim parpol atau kontestan pemilu yang sering timbul.

Semakin memakan waktu yang panjang.

Pasca pehitungan suara di TPS, para penyelenggara ini juga tidak bisa segera tidur nyenyak? Karena, dari  apa yang saya lihat, mereka  mesti kembali repot bolak-balik untuk melaporkan jika terjadi persoalan.

Dan, taukah para netizen yang terhormat, lagi suka membully, berapa honor para petugas KPPS itu?

Lima ratus ribu!

Akar Brutalisme Rezim Pemilu Serentak

Akar dari banyaknya korban berjatuhan dari petugas penyelenggara pemilu bisa di lihat dari tigas aspek. Pertama, persoalan desain sistim pemilu yang menggabungkan antara pemilihan legislatif dan eksekutif.

Penggabungan ini, selain memiliki tingkat kerumitan juga menyebabkan konsekuensi kelelahan bagi penyelenggara pada tingkat paling bawah, karena tugas mereka menjadi bertumpuk.

Kedua, persoalan kelembagaan terkait rekrutmen sumberdaya manusia penyelenggara di tingkat KPPS.

Jika di telusuri keragaman latar belakang sumberdaya manusia pada tingkat KPPS, memang berbeda-beda, baik profesi, usia, kesehatan dan tingkat Pendidikan.

Keragaman dan kemampuan teknis kepemiluan ini sendiri, persoalan yang kerab terjadi di lapangan.

Bagaimana cara para petugas KPPS menafsir undang-undang tentang teknis penyelengaraan pemilu, faktor kematangan emosional menghadapi tekanan, kesiapan kesehatan, sampai pada kesibukan pribadi yang tergangu akibat mengawal proses pemilu.

Semuanya, menjadi kendala yang terkadang, membuat proses pemilu pada tingkatan paling bawah menjadi begitu panjang dan melelahkan.

Namun, jika berpikir realistis, sangat sulit mengharapkan petugas KPPS yang ideal jika hanya mengandalkan modal semangat kerelawanan dan relasi temporal.

Apalagi dengan honor yang minim.

Ketiga, soal batas waktu perhitungan suara. Persoalan ketiga ini yang menurut saya adalah faktor utama yang menyebabkan banyak korban, karena harus memaksakan dilaksanakan perhitungan langsung pasca pemilihan tanpa jeda.

Bisa dibayangkan repotnya sehari sebelum pemilu, para petugas KPPS sudah harus mempersiapkan lokasi TPS dan logistik.

Pagi hari, saat pemilu mereka harus menyambut para pemilih, siang setelah pukul satu , melakukan perhitungan lima kotak suara dan akhirnya rekapitulasi yang bisa berakhir subuh, bahkan sampai siang hari berikutnya.

Dari hitungan saya, para petugas itu bisa jadi bekerja lebih dari 2 x 24 jam nonstop.

Sebuah hal yang tentu diluar batas kemampuan fisik manusia dan sangat tidak manusiawi.

Hentikan Brutalisme Rezim Pemilu Serentak 

Saya setuju dengan ide  untuk melakukan peninjauan kembali pengabungan sistim pemilu yang saat ini. Karena beban kerja yang begitu besar, pada pihak penyelenggara.

Menurut hemat saya, kedepan jika tetap akan dilaksanakan penggabungan pemilu karena alasan efisiensi pembiyaan negara, hendaknya sistim pemilu kita dibagi berdasarkan dua rezim pemilu, yakni ‘rezim pemilu lokal dan rezim pemilihan umum nasional’.

Sebaiknya, untuk DPRRI, DPD dan Presiden tetap digabung sedangkan untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten disatukan dengan rezim pemilihan kepala daerah.

Agar fokus partai politik di daerah, pemilih, serta penyelenggara bisa lebih baik.

Tidak seperti rezim pemilu saat ini,  dimana partai politik ditingkatan daerah mesti sibuk mengurus kampanye nasional calon presiden dan pada waktu bersamaan harus tetap sibuk, dengan pemilihan legislative dari tingkat daerah sampai pusat.

Sementara pada sisi yang lain,  pemilih kehilangan fokus antara pilihan Presiden, DPRRI, DPD dan DPRD provinsi serta kabupaten.

Mahkamah konstitusi juga perlu mencermati kembali soal tafsir bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan bagian dari rezim pemilu.

Agar pemilu kita bisa disatukan sesuai tingkatan dan pemilih bisa berkonstrasi melihat dan mencermati dengan baik, siapa calon mereka pada tingkatan lokal dan siapa jagoan nasional, serta siapa presiden yang akan di pilih dan siapa kepala daerah yang akan dipilih.

Karena jika tidak, pemilih dan pemilu tidak akan melahirkan banyak hal. Kecuali korban yang akan terus berjatuhan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s