Mahkamah Kalkulator (MK)

https://www.tagar.id/Asset/uploads/387724-bambang-widjojanto.jpeg

Saya tertawa, ketika mendengar Bambang Widjojanto (BW) memelesetkan istilah ‘Mahkamah Kalkulator’ bagi Mahkamah Konstitusi. Tentu, bukan tanpa alasan pengacara BPN Prabowo-Sandi itu memakai sebutan itu.

Saya menafsirkan, label mahkamah kalkulator itu sengaja digunakan setidaknya untuk dua hal. Pertama, Bambang sudah tau bahwa secara kuantitatif sangat sulit untuk membuktikan dalil gugatan mereka atas kecurangan pemilu yang berjuta-juta suara itu.

Kedua, Bambang yang mantan wakil ketua KPK, coba menggiring bahwa Mahkamah Konstitusi harusnya tidak hanya sekedar berfokus pada perselisihan terkait penghitungan suara.

Bambang Widjojanto, mencoba membawa hakim MK pada persoalan pelanggaran yang terjadi semasa pemilu yang menurut pandangan mereka melanggar konstitusi.

Beberapa malam sebelum saya mendengar istilah mahkmah kalkulator itu. Bertempat di rumah kami juga digelar sebuah acara bedah buku, judulnya “Seputar masalah hukum Pilkada dan Pemilu”. Penulis buku itu, tiga anak muda kawan-kawan saya.

Mereka adalah sarjana hukum dan dua diantara mereka berprofesi sebagai pengacara yang fokus menangani kasus sengketa pemilu. Satunya lagi, seorang penulis yang sudah saya pandang seperti adik sendiri, penulis produktif yang sering muncul di koran dengan berbagai opini soal hukum dan pemilu.

Seperti menyaksikan sidang MK, ketika ketiga kawan saya itu menjelaskan tentang pandangan dan pengalaman mereka atas undang-undang pemilu, proses pemilu dan sengketa pemilu. Saya hanya bisa diam dan termenung.

Dalam pikiran saya, muncul gugatan sekaligus tanda tanya, betapa repot soal pemilu di dalam pikiran para ahli hukum ?

Bagi saya, pemilu hanyalah sebuah ajang sirkulasi pergantian elit kekuasaan untuk mengisi jabatan politik. Karena aturan negara ini, memilih proses melalui jalur rezim pemilihan langsung, maka rakyat diberikan hak istimewa untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan itu.

Baik itu pada tingkatan DPR/DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden.

Para calon silahkan bersiasat, melakukan persuasi membujuk rakyat untuk memilih mereka. Karena dalam politik, koalisi, negosiasi, sampai transaksi kekuasaan itu hal yang biasa.

Bukankah, politik adalah cara memperoleh, mengelola dan mendistribusikan kekuasaan?

Karena esensinya, pemilu bukan soal, segala prasyarat adimistrasi tentang form pindah memilih (A5), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),  C1, dan berbagai jenis surat-surat yang membuat kerepotan seperti praktik rezim pemilu yang saat ini berlangsung.

Panopticon Rezim Pemilu

Melihat kerepotan para ahli hukum itu dalam sengketa pemilu dan proses pemilu yang berlangsung, saya teringat seorang filsuf inggris sekaligus seorang ahli hukum dan advokat yang terkenal  sebagai  freethinker (pemikir bebas) Jeremy Bentham.

Salah satu pandangan Jeremy Bentham yang terkenal adalah ‘Panopticon’ yang menjelaskan bagaimana sebuah desain penjara di rancang untuk mengawasi para tahanan (-opticon) pengawas (pan-) tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati.

Saya membayangkan,ketika menyaksikan para ahli hukum itu berdebat soal pemilu di mahkamah konstitusi, mendengarkan kawan-kawan saya para pakar hukum dan sengketa pemilu itu berceramah  menyangkut regulasi pemilu yang begitu panjang dan melelahkan.

Dalam bayangan saya, mereka telah berubah menjadi (-opticon) pengawas yang melihat rakyat dan peserta pemilu ibarat tahanan itu sendiri. Pemilu bukan lagi dilihat layaknya sebuah pesta rakyat, ketika pemilih datang untuk memilih setelah para calon berjualan ide, menawarkan gagasan mereka.

Desain pemilu dalam kacamata para ahli hukum itu, telah dirubah layaknya penjara yang mengawasi gerak-gerik setiap orang. Lalu pemilu berubah menjadi rezim adimistratif, soal surat ini dan surat itu, pengawas, penyelenggara dan hakim, kalkulator serta konstitusi.

Padahal, seperti kata Jeremy Bentham harusnya hukum maupun politik mampu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan.

Karena harusnya memang pemilu sebuah ajang kebahagiaan, bukan ketegangan apalagi sekedar kalkulasi hitung-hitungan aturan dan pelanggaran.

Karena saya percaya, politik tetap adalah seni kemungkinan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s