Kampus Unhas, Demokrasi, dan Ah Kamu…

Rasanya sudah terlalu tua untuk ikut campur membahas soal kampus Unhas, apalagi sekedar tentang dinamika politik lembaga kemahasiswaan.

Nanti para senior akan bilang, Kamu pengangguran yah Bro?

Dan adik-adik junior yang masih asyik di kampus bisa jadi akan berteriak, ‘Kak kami punya sejarah sendiri, pliss jangan ikut campur di’!!!

Mau jawab apa coba?

Lagi pula, apa sih kepentingan saya?

Lalu siapa sih saya ini, sampai mesti sewot dengan urusan politik mahasiswa dan birokrasi di tingkatan Unhas ? 

Okelah, kalau begitu Kakz dan Diks semua.

Jadi terimalah tulisan ini, sebagai sekadar pandangan kritis dari alumni biasa yang tak punya bunga dan tak punya harta, yang hanya punya hati yang setia, karena cinta yang luar biasa pada kehidupan kampusnya (eh, kayak lagu ‘Cinta Luar Biasa; Andmesh Kamaleng…)

Baik,  saya akan mulai meracau dari kehebohan setahun terakhir di Group WhatsApp alumni Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas (UKPM), akibat kebijakan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang tidak mengakui eksistensi UKPM.

Penjelasan adik-adik kami di UKPM, alasan pembantu rektor mempersoalkan sikap UKPM yang kritis pada upaya menghidupkan kembali Badan Ekeskutif Mahasiswa Unhas (BEM UNHAS) yang kini katanya sudah punya Presiden Mahasiswa baru.

Seorang Presiden Mahasiswa yang dipilih oleh 40 orang, plus 5 orang yang abstein. Padahal dari beberapa data terakhir, jumlah mahasiswa Unhas kini mencapai lebih dari 20 ribu orang. Artinya, presentasi mahasiswa yang memilih 0 sekian persen dari total populasi mahasiswa Unhas yang puluhan ribu.

Sikap kritis UKPM sebagai lembaga pers kampus itu, katanya lalu disikapi oleh Pembantu Rektor dengan menolak menerbitkan SK kepengurusan serta tidak mengakui eksistensi UKPM.

Selain itu dari selintingan yang beredar, pihak kampus juga mempersoalkan ideologi UKPM yang katanya ‘aneh’.

Sebagai mantan Ketua UKPM Unhas, sekaligus orang yang belajar soal politik, bagi saya, kebijakan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah sikap yang kurang bijak, bahkan abai pada sejarah di balik kontroversi lembaga kemahasiswan BEM Unhas itu sendiri.

Hampir 15 tahun lalu, sekitar tahun 2005 ketika menjabat ketua UKPM Unhas penolakan serupa pernah saya lakukan baik lewat tulisan di koran kampus, maupun lewat aksi solidaritas bersama beberapa lembaga kemahasiswaan yang punya pandangan sama soal kehadiran BEM Universitas.

Pada waktu itu kalau tidak salah, sikap kritis saya tulis lewat sebuah tulisan di Koran Kampus Identitas yang berjudul ‘Lema Unhas Seperti Jelangkung’.

Alasannya sederhana, dari apa yang saya baca, pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas kala itu hanya karena satu alasan, agar Unhas lebih cepat berubah status menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Sebuah alasan yang menurut kami kala itu, justru menghina lembaga kemahasiswaan. Mengapa? Masak lembaga kemahasiswaan hanya dibentuk untuk sekadar mengubah status kampus ?

Padahal mestinya, lembaga seperti BEM Universitas hadir menjawab kebutuhan wadah berkumpul, pergerakan internal kampus, dan mewadahi kreativitas mahasiswa dan civitas kampus itu sendiri.

Bukan sekadar meloloskan prasyarat Unhas menjadi badan hukum pendidikan. Namun harusnya hadir dari inisiatif mahasiswa dan demi kepentingan lembaga mahasiswa itu sendiri.

Biarkan proses demokrasi itu berjalan sehat di dalam tubuh lembaga kemahasiswaan. Biarkan kami berdebat dan beradu argumentasi soal penting tidaknya lembaga tingkat universitas. Karena dari sana kami belajar berdialektika.

Lantas, apa yang terjadi kala itu?

Agenda pembentukan BEM Univeristas itu tetap berjalan, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Lema Unhas juga berlangsung dengan digelarnya Pemilu Raya dimana setiap mahasiswa Unhas punya hak suara, meski dengan banyak aksi protes dari sejumlah lembaga dan mahasiswa yang menolak.

Pada perjalanannya seperti yang kami duga, pelan-pelan BEM Universitas itu akhirnya kurang mendapatkan legitimasi dan suaranya tidak lagi terdengar.

Lalu mati dengan sendirinya.

Pertanyaannya, apakah lembaga kami UKPM, UKM-UKM yang menandatangani petisi penolakan, sejumlah BEM fakultas yang tidak mengakui eksistensi BEM Universitas itu, lantas mendapatkan sanksi dibekukan oleh pihak birokrasi kampus  seperti saat ini?

Tidak, proses berlembaga tetap berjalan normal.

Demokrasi dan dialektika kehidupan kampus berlangsung dengan baik-baik saja. Badan Eksekutif Fakultas tetap eksis, Unit-unit Kegiatan Mahasiswa universitas sampai fakultas dan jurusan tetap berjalan.

Sedangkan Lembaga BEM Universitas akhirnya benar-benar seperti Jelangkung, datang tidak dipanggil, pulang tidak diantar. Terlupakan dan mati.

Lalu, masih adakah pembelajaran demokrasi dan dialektika di Kampus Unhas hari ini? Seperti,  saat kami di masa lalu yang terbia sa berdialektika, faham berbeda itu biasa. Rezim masa lalu juga tidak seperti rezim kampus saat ini, tidak main bekukan lembaga mahasiswa seperti sekarang.

Ah kamu, buat saya ingat orde baru!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s